Saat semua melarang, FPI pilih tetap aksi saat masa tenang pilkada

Share

 

demo fpi.

Harianekspres.com – Masa pencoblosan Pilkada Serentak 2017 tinggal hitungan hari. Provinsi DKI Jakarta dan 100 daerah lainnya akan memilih pemimpin baru mereka untuk lima tahun ke depan.

Khusus DKI Jakarta, masa kampanye tiga pasangan kandidat pilgub akan berakhir pada tanggal 10 Februari nanti. Setelah, itu akan masuk masa tenang sampai tiba tanggal 15 Februari tanggal pemungutan suara.

Di masa tenang, semua pasangan dilarang keras melakukan kegiatan politik terkait pencalonan mereka. Semua alat peraga kampanye juga harus dibersihkan. Bahkan diharapkan pula tak ada kegiatan demonstrasi yang mengganggu masa tenang.

Sepekan jelang masa tenang, berembus kencang informasi akan ada demonstrasi di masa-masa tenang. Bahkan kabarnya, demonstrasi itu tetap dilakukan sehari sebelum pemungutan suara.

Ketua KPU, Juri Ardiantoro, menyikapi tegas informasi itu. Dia berharap tak ada pihak-pihak yang membuat gaduh masa tenang pilkada. Masa tenang, kata dia, adalah waktu bagi masyarakat berpikir jernih sebelum menggunakan hak pilihnya.

“Kalau ada orang yang memanfaatkan hari tenang untuk kampanye maka itu bisa diancam dengan pidana kampanye. Karena berkampanye di hari tenang itu adalah pidana,” kata Juri di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/2).

Sikap serupa juga disampaikan Menko Polhukam, Wiranto. Dia meminta Bawaslu akan mengeluarkan suatu pedoman yang meminta tidak ada aksi apapun selama masa tenang Pilkada Serentak.

“Mengenai acara-acara pengerahan massa di minggu tenang, itu sudah ada aturannya, KPU dan Bawaslu bawaslu akan memberikan satu guidance, yang dilarang seperti apa dan yang tidak dilarang seperti apa,” kata Wiranto.

Ditambahkan Mendagri Tjahjo Kumolo, masa tenang harus diisi dengan kondisi yang tenang pula. Dia berharap niatan demonstrasi tersebut diurungkan.

“Kalau saya pribadi ya, namanya minggu tenang, ya harus tenang. Walaupun sifatnya (demonstrasi) itu tidak terkait dengan tiga paslon itu (Pilkada DKI)” kata Tjahjo di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (6/2).

Tjahjo menambahkan, aksi berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat selama masa tenang. Dia mengusulkan apabila memang ingin menggelar aksi ada baiknya dilakukan usai tanggal 15 Februari atau hari pencoblosan.

“Namanya minggu tenang, mau wartawan mau demo mau apa nanti lah setelah tanggal 15 itu aja,” katanya.

Wakil Presiden Jusuf Kalla juga berharap tak ada kegiatan demonstrasi saat masa tenang. Dia tidak ingin keadaan di Jakarta menjadi gaduh jelang masa tenang Pilgub DKI.

“Saya kira tidak perlu. Masyarakat tahan diri jangan terbawa suasana. Kalau begitu nanti lebih kacau lagi proses hukumnya” kata JK di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (8/2).

Harapan pemerintah disikapi tegas oleh penegak hukum. Kadiv Humas Polri, Irjen Boy Rafli Amar, mengimbau massa yang ingin melakukan aksi untuk menahan diri. Polri melarang adanya aksi-aksi yang merugikan masyarakat pada saat masa tenang kampanye nanti.

“Hari ini kita himbau dulu jangan melakukan aktivitas yang merugikan masyarakat. Terutama saat masa tenang 11, 12, 13,” kata Boy di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Kamis (2/2).

Boy mengatakan, pihaknya bakal berkoordinasi dengan pihak KPU dan Bawaslu perihal rencana aksi besar-besaran tersebut. Polri berharap semua pihak bisa mewujudkan situasi tenang baik sebelum dan sesudah Pilkada.

“Kami koordinasi dengan KPU dan Bawaslu untuk kita sama di hari tenang itu mewujudkan ketenangan,” pungkas Boy.

Sikap tugas serupa juga disampaikan Panglima TNI, Jenderal Gatot Nurmantyo. Gatot berharap Bawaslu benar-benar mengawasi aksi karena dikhawatirkan bernuansa politis.

“Makanya di situlah perlu Bawaslu untuk benar-benar mengawasi agar semuanya tenang,” kata Gatot di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (31/1).

Gatot menegaskan TNI siap berdiri di belakang Bawaslu jika aksi itu benar-benar bermuatan politik. Bahkan, jika perlu TNI dan Polri siap membubarkan aksi jika mengarah kepada penjegalan terhadap calon yang siap bertarung di Pilkada.

“Apabila ada informasi demo pada minggu tenang yang berbau politis pilkada maka Bawaslu harus melarang, TNI dan Polri siap di belakang Bawaslu,” ucap Gatot.

Bukan hanya itu, Gatot juga mengaku sudah memerintahkan Dandim, Danrem dan Pangdam untuk mengawasi perkembangan situasi jelang Pilkada. Bahkan, dia menginstruksikan jajarannya untuk segera turun saat Polri membutuhkan bantuan tanpa harus melapor lebih dulu.

“Apabila ada perkembangan situasi dan polisi meminta bantuan, bantu dulu baru lapor. Bukan lapor dulu baru bantu agar cepat dapat diatasi,” ucapnya.

Pengamanan Jakarta, sebagai daerah juga menggelar pilkada serentak, cukup mendapat prioritas dari Mapolda Metro Jaya. Polda Metro menolak ada aksi saat masa tenang, dan mengancam akan membubarkan jika ada yang nekat mengerahkan massa.

“Kalau masih ada massa yang turun aksi ke jalan, akan kami bubarkan paksa,” tegas Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono.

Argo menambahkan, polisi mengakui sudah surat pemberitahuan pada Kamis 2 Februari 2017 itu dilayangkan oleh Forum Umat Islam (FUI). Di surat itu pemberitahuannya cuma akan longmarch dari Monas sampai ke Bundaran HI. Itu dari FUI,” kata Argo.

Dalam surat tersebut massa menjelaskan akan melakukan salat berjemamah di Masjid Istiqal, Jakarta Pusat.

“Itu tidak masalah. Intinya kami tidak izinkan turun ke jalan,” kata Argo.

Berbagai imbauan dan harapan pemerintah dan kepolisian agar tak turun ke jalan, disikapi oleh ormas FPI. Ketua Umum Front Pembela Islam (FPI) KH Ahmad Shobri Lubis mengatakan pihaknya akan tetap melakukan aksi pada Sabtu (11/2) nanti.

Dia membantah pernyataan Tanfidzi DPD FPI DKI Abuya KH Abdul Majid yang mengatakan FPI urung melakukan long march.

“Tidak benar ( berita FPI tidak long march), kita tetap aksi (112),” kata Shobri saat dihubungi wartawan, Jakarta, Rabu (8/2).

Dijelaskan Shobri, aksi itu nantinya bakal dikoordinatori oleh Forum Umat Indonesia (FUI). FPI yang merupakan bagian dari forum tersebut dengan tegas menyatakan akan tetap ikut aksi 112 di kawasan Sudirman-Thamrin, Jakarta Pusat.

“Itu koordinator FUI dan kita bagian dari itu, jadi tetap aksi 11 Februari,” ujar dia.

Sebelumnya, Ketua Tanfidzi DPD FPI DKI, Abuya KH Abdul Majid mengatakan kalau semua pernyataan Novel Bamu’min tidak mewakili sebagai pengurus maupun anggota FPI DKI. Menurut dia, FPI tidak akan menggelar long march pada Aksi 112.

“FPI tidak mengadakan long march pada Sabtu 11 Februari 2017, hanya mengadakan doa dan zikir di tempat yang akan ditentukan kemudian. Penyelenggara bukan FPI DKI,” kata Abdul Majid.Editor – Windy


Share

Related Post

Leave a reply