Para Pemimpin Dunia Kecam Kebijakan Imigrasi Donald Trump

Harianekspres.com – Presiden Amerika Serikat Donald Trump meneken perintah eksekutif yang melarang imigran dari tujuh negara mayoritas Muslim masuk ke AS hingga 90 hari ke depan. Ketujuh negara itu yakni Suriah, Iran, Irak, Yaman, Sudah, Somalia, dan Libya.

Para tokoh dan pemimpin dunia mengecam kebijakan Trump ini. Kebijakan itu dinilai sebagai pemecah belah, tidak berdasar, menghina dan diskriminatif.

Seperti dilansir CNN pada Rabu (1/2/2017) para tokoh dan pemimpin dunia bereaksi atas kebijakan tersebut. Ada yang pro, maupun kontra terhadap kebijakan pelarangan yang dikeluarkan Trump

Berikut tanggapan pemimpin negara yang masuk dalam daftar hitam yang dikeluarkan Trump:

1. Iran. Departemen Luar Negeri Iran menyatakan akan mengambil sejumlah langkah guna melindungi hak-hak warganya. Iran menilai kebijakan itu sebagai bentuk penghinaan Amerika Serikat terhadap warga Iran.

2. Irak. Kementerian Luar Negeri Irak menyesalkan larangan tersebut. Pemerintah Irak menyayangkan keputusan yang telah dibuat itu. Meskipun kedua negara mencapai kemenangan dalam perjuangan bersama melawan ISIS.

“Kami menegaskan keinginan nyata Irak untuk memperkuat dan mengembangkan kemitraan strategis antara kedua negara dan meningkatkan prospek kerja sama di bidang kontra-terorisme, bidang ekonomi, dan semua (yang) melayani kepentingan kedua negara,” kata pejabat Kemenlu Irak.

3. Sudan. Kementerian Luar Negeri Sudan mengatakan warga Sudan yang tinggal di Amerika Serikat dikenal karena reputasi mereka yang baik, menghormati hukum Amerika, serta tidak terlibat dalam tindak radikal dan kriminal. Kementerian Luar Negeri juga menambahkan bahwa orang-orang Sudan sejak dulu merupakan warga yang penuh rasa toleransi dan selalu hidup berdampingan secara damai.

4. Yaman. Wakil Perdana Menteri Yaman dan Menteri Luar Negeri Abdel Malak Al-Mekhlafi, melalui akun twitternya menyatakan, larangan itu tidak dibenarkan dan sama saja mendukung teroris. Kemenlu Yaman juga menyatakan upaya mengklasifikasikan warga Yaman sebagai sumber kemungkinan teroris tidak berdasar.

5. Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris, Boris Johnson mengatakan larangan itu sebagai kebijakan yang salah karena memecah belah dunia. Sementara, Wali Kota London Sadiq Khan mengatakan langkah itu memalukan dan kejam.

Komentar mereka datang dua hari setelah Perdana Menteri Inggris Theresa Mary May resmi bertemu dengan Trump. Pertemuan itu sekaligus mengukuhkan kalau May jadi pemimpin asing pertama yang bertemu Trump.

Karena berada di bawah tekanan dari anggota parlemen untuk mengutuk larangan, May akhirnya mengeluarkan pernyataan yang mengatakan pemerintahnya tidak setuju dengan itu, tapi, dia bilang, kebijakan tersebut adalah urusan pemerintah Amerika Serikat.

Sebuah petisi di situs Pemerintah Inggris dan Parlemen untuk mencegah Trump melakukan kunjungan kenegaraan ke Inggris sudah lebih dari satu juta tanda tangan hingga Senin, 30 Januari 2017 pagi.

6. Prancis. Lewat akun twitternya, Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Marc Ayrault mengatakan, menerima pengungsi adalah kewajiban solidaritas. “Terorisme tidak memiliki kewarganegaraan; diskriminasi bukan jawaban,” kicau Ayrault.

7. Jerman. Kanselir Jerman, Angela Merkel menyatakan kebijakan itu sama saja memerangi teroris dengan cara mencurigai orang dengan keyakinan tertentu, dalam hal ini Islam. Hal itu menurut Merkel tidak bisa dibenarkan.

“Tindakan ini, menurut keyakinan saya, menentang gagasan inti dari bantuan internasional untuk pengungsi dan kerjasama internasional,” kata Merkel.

8. Turki. Lewat akun twitternya, Wakil Perdana Menteri Turki Mehmet Simsek mempersilakan pengungsi datang ke Turki.

“Kami akan dengan senang hati menyambut bakat global yang tidak diizinkan kembali ke USA,” tulis dia.

9. Australia. Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull jadi salah satu yang mendukung secara terbuka kebijakan Trump soal pelarangan imigran tujuh negara muslim masuk ke Amerika Serikat. Turnbull punya alasan sendiri dengan sikapnya itu.

“Sangat penting bahwa setiap bangsa mampu mengontrol siapa yang datang di perbatasan,” kata dia.

10. Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi jadi negara mayoritas Muslim yang tidak masuk blacklist Trump. Arab Saudi juga belum secara terbuka mengambil posisi mendukung atau menentang. Hanya saja, maskapai penerbangan nasional, Saudi Airlines, telah mengeluarkan pernyataan.

Pernyataan tersebut mengatakan, warga dari tujuh negara yang terkena daftar blacklist Trump tidak akan diizinkan untuk melakukan perjalanan dengan Saudi Airlines. Pengecualian ditujukan bagi warga dengan visa diplomatik atau yang bekerja untuk organisasi internasional. – Editor Abi

Related Post

Leave a reply


*