Lemah Syahwat Menarik Pajak

Harianekspres.com – Kota Bandar Lampung dituntut melakukan berbagai terobosan guna mengejar para penunggak pajak bumi dan bangunan (PBB). Akibat banyaknya pegemplang pajak, penerimaan asli daerah (PAD) di Kota Tapis Berseri tidak pernah mencapai 90%.
Pemkot Seribu Siger menyampaikan bahwa salah satu penunggak PBB terbesar adalah pengembang perumahan. Tunggakan itu bukanlah bilangan terbilang sedikit.
Tunggakan pajak juga dilakukan sejumlah hotel besar, industri, perguruan tinggi swasta, dan tempat hiburan. Mereka menunggak pajak sejak 2010 yang nilainya mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah.
Tahun 2016, target pemasukan dari PBB sebesar Rp150 miliar dan hanya terealisasi kurang dari 60%. Bahkan sejak 2012, penerimaan di Kota Bandar Lampung selalu di bawah 50%. Rendahnya pemasukan dari PBB ini menyebabkan PAD 2016 hanya sebesar Rp482,3 miliar dari target Rp689 miliar.
Harus dipahami bahwa pajak daerah merupakan sumber utama pemerintah dalam membiayai berbagai proyek pembangunan infrastruktur. Jika pendapatan daerah minim, berbagai rencana pembangunan bisa terhambat. Pada akhirnya, masyarakat tidak bisa menikmati hasil pembangunan.
Pemkot harus tegas menindak penunggak pajak yang bertahun-tahun tidak membayar kewajibannya. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Kota seharusnya memasang plang di perumahan dan instansi yang tidak juga membayar PBB. Perlakukan itu sebagai upaya untuk mengingatkan agar kewajibannya segera dilunasi.
Petugas juga perlu aktif mendatangi wajib pajak untuk memberitahukan dan menegur pelunasan pajak terutang. Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan dengan Surat Paksa memberikan kewenangan kepada petugas menyita dan penyanderaan (gijzeling) kepada pengemplang pajak.
Ketegasan tersebut juga memungkinkan Pemkot untuk mengaktifkan juru sita pajak. Juru sita yang cakap dan profesional memiliki peran penting untuk menagih pengemplang pajak besar. Mereka bisa memburu aset-aset penunggak pajak untuk disita dan kemudian dilelang untuk melunasi tunggakan.
Langkah Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung serta Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Natar, Lampung Selatan, yang memenjarakan wajib pajak nakal patut dicontoh. Upaya ini harus dilakukan untuk memberikan efek jera kepada penunggak pajak di atas Rp100 juta. Penyanderaan ini dilakukan jika berbagai usaha, seperti imbauan, teguran, dan penyitaan kandas.
Menumbuhkan kesadaran kepada wajib pajak tentang pentingnya melunasi pajak memang perlu dilakukan. Namun, bersikap tegas bahkan keras kepada pengemplang pajak kelas kakap adalah keharusan. Jika Pemkot lemah syahwat, amat wajar jika keuangannya loyo dan terus-menerus defisit. – Editor Abi

Related Post

Leave a reply


*