KPK Terpukul atas Revisi UU Tipikor oleh MK

Share

Mantan Pimpinan KPK Tumpak H. Panggabean.

Harianekspres.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memutuskan sikap terkait perubahan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sambil itu berjalan, KPK fokus menuntaskan perkara yang menggunakan Pasal 2 dan 3 serta menghitung kerugian negaranya bekerja sama dengan BPK dan auditor lainnya.

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pertimbangan putusan MK yang telah menghapus kata ‘dapat’ dalam pasal tersebut masih dikaji secara rinci.

KPK saat ini sedang menangani sejumlah perkara di tingkat penyidikan yang menggunakan kedua pasal tersebut.

“Kita akan lihat implikasi putusan itu terhadap kasus yang ditangani KPK, seperti KTP-el, Pelindo, dan NA (Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam),” kata Febri.

Meski demikian, Febri mengaku KPK terpukul dengan putusan MK itu. Pasalnya, dengan putusan tersebut, penegak hukum harus menunggu nilai pasti kerugian negara dari lembaga auditor. Setelah itu, baru bisa mengungkap potensi korupsi.

Penegak hukum dalam penanganan perkara termuat dalam Pasal 2 dan 3 itu juga harus menunggu kerusakan terjadi atau kerugian negara sudah terjadi.

Padahal, pemahaman korupsi sebagai delik formal tidak harus menunggu terjadinya akibat kerugian negara. Hal ini, kata dia, akan menghambat pengungkapan perkaranya, baik yang dilakukan KPK, kepolisian, maupun kejaksaan.

“Tentu saja hal ini juga akan berkonsekuensi bagi Polri dan Kejaksaan Agung. Kita juga tahu suara hakim MK tidak bulat untuk putusan tersebut. Ada empat hakim yang berpendapat berbeda,” tuturnya.

Menimbulkan Banyak Penafsiran

Pada Januari lalu, MK menyatakan kata ‘dapat’ dalam ketentuan korupsi seperti yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor, inkonstitusional.

Mahkamah menilai kata ‘dapat’ dalam ketentuan itu menimbulkan banyak penafsiran yang hanya mengarah pada indikasi potensi kehilangan sehingga bertentangan dengan UUD 1945.

“Kata ‘dapat’ juga bertentangan dengan prinsip perumusan tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum harus tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang dibaca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa),” kata hakim MK Anwar Usman, saat membacakan putusan gugatan dua pasal itu, di Gedung MK Jakarta.

Anwar menegaskan penerapan unsur merugikan keuangan dengan menggunakan konsepsi actual loss atau kehilangan yang nyata, lebih memberikan kepastian hukum yang adil.

Hal itu, kata dia, berkesesuaian dengan upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional, seperti dengan UU Administrasi Pemerintahan.

Mempersulit

Terkait putusan itu, mantan Wakil Ketua KPK Tumpak H. Panggabean menjelaskan putusan MK tersebut akan mempersulit karena tindak pidana korupsi berubah delik.

Awalnya korupsi merupakan delik material dan atas putusan itu berubah menjadi delik formal.

“Kasus yang menggunakan pasal itu harus terus berjalan karena sejak dulu pun kita (KPK) dalam penyidikan tidak pernah menerapkan kasus yang dapat merugikan keuangan negara. Hampir semua kerugian negara sudah terjadi dan fixed.”

Peneliti ICW Febri Hendri menilai putusan MK itu akan memengaruhi kinerja penanganan kasus korupsi karena ada perhitungan kerugian negara terlebih dahulu.

Sebab, sebelumnya aparat penegak hukum menghitung kerugian negara dalam proses penyidikan.

Mantan Pelaksana Tugas Wakil Ketua KPK Indriyanto Seno Adji menyarankan pihak yang keberatan dengan putusan itu mengajukan perubahan melalui revisi UU Tipikor.

“SOP yang dibuat berdasarkan UU (di KPK) meminta penghitungan kerugian negara dilakukan setelah penetapan tersangka atau pada tahap penyidikan. Karena memang perhitungan dugaaan kerugian itu kan harus pada proses praajudikasi,” katanya.

Perubahannya, kata Seno, hanya mengembalikan makna awal dua pasal tersebut dan tindak pidana korupsi, kerugian negaranya dibuktikan di pengadilan. – Editor Abi


Share

Related Post

Leave a reply