Kades di Lamsel Minta Bumades Ditinjau Ulang

Share

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). (Ilustrasi)

Harianekspres.com – Para kepala desa (kades) di Lampung Selatan meminta pembentukan badan usaha milik antardesa (bumades) dikaji ulang. Pasalnya, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) masih banyak yang belum berjalan sehingga akan membuat program desa yang utama jadi mandek.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, para kades bukan tidak mendukung dibentuknya
badan usaha milik antardesa, tetapi keberadaannya dirasa masih terlalu dini. Untuk
diketahui, BUMDes di beberapa desa di 17 kecamatan di Lampung Selatan banyak yang
baru terbentuk. Hal ini nantinya berdampak pertumbuhan BUMDes itu.

Para kades berharap, program badan usaha milik antardesa digulirkan apabila BUMDes
sudah berjalan dan membuahkan hasil. “Para kades berharap dibentuknya badan usaha
milik antardesa, kalau BUMDes sudah berjalan,” kata Muksin, ketua Apdesi Kecamatan
Sidomulyo, di rumahnya, Minggu (5/2/2017).

Dia melanjutkan di dalam Undang-Undang Desa ada kerja sama antardesa. Usaha tersebut
akan dikelola unit pelaksana kecamatan (UPK) dari modal didapat para desa di setiap
kecamatan.

“Nanti yang mengelola seperti UPK PNPM dulu modal atau atau saham dari desa. Modal
awal setiap desa sekitar 10% dari dana desa (DD) tahun 2017,” ujarnya.

Kepala Desa Sinarpalembang, Kecamatan Candipuro, Sugiat mengatakan kemungkinan
pembentukan badan usaha milik antardesa ditunda terlebih dahulu. “Sebab, kami juga
secara teknis belum tahu,” kata dia.

Untuk itu, seluruh Apdesi se-Lampung Selatan akan rapat membahas mengenai badan usaha
milik antardesa.

Hal senada diungkap Kades Tarahan, Kecamatan Katibung, Junaidi. Dia mengungkapkan
jika BUMDes baru saja berjalan, tiba-tiba sudah dibentuk badan usaha milik antardesa.
Untuk itu, ia berharap pembentukan badan usaha milik antardesa lebih baik ditunda
terlebih dahulu. “BUMDes saja kami sedang belajar, disuruh buat badan usaha milik
antardesa,” kata dia. – Editor Abi


Share

Related Post

Leave a reply