Bau Anyir Bisnis Impor Daging Sapi

Share

Bisnis impor daging sapi yang bernilai triliunan rupiah setiap tahun jadi kue empuk bagi para importir

Harianekspres.com – Dalam beberapa tahun, bisnis ini dekat dengan beberapa kasus korupsi yang melilit pejabat hingga dugaan adanya praktik kartel.“Sudah jadi pengetahuan umum di Indonesia selama bertahun-tahun jika Anda ingin mendapatkan apapun dari lembaga kepabeanan, perdagangan, pertanian, ini akan menjadi biaya buat Anda. Itu pasti.”

Petinggi perusahaan eksportir daging sapi Australia Barat, Managing Director Allegro Meat, Geoff Bull menyampaikannya dalam laman abc.net.au, 1 Februari 2013 lalu. Kala itu, ia merespons kasus suap kuota impor daging sapi yang melibatkan mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Luthfi Hasan Ishaaq. Bull termasuk yang percaya persoalan korupsi dalam rantai pasokan daging sesuatu yang lumrah di Indonesia.

“Saya tahu elemen di Indonesia, seperti KPK dan BPK, sedang bekerja keras untuk membersihkan korupsi di Indonesia,” kata Bull.

Berselang empat tahun, Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Patrialis Akbar sedang mengulang sejarah kelam korupsi bisnis impor daging sapi. Meski dalam kasus yang berbeda, ada benang merah dari kedua kasus ini, campur tangan kekuasaan dan upaya melanggengkan “kue” bisnis impor daging sapi yang besar. Patrialis diduga menerima suap dari importir sapi Australia terkait uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap UU Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan.

“Dari bulan tujuh atau delapan (2016) saya sudah bertemu dan bicara (dengan Patrialis), saya juga menyampaikan keluhan-keluhan soal peternak yang akan kolaps karena banyak daging India yang masuk. Saya juga impor daging dari Australia yang lebih mahal, ini juga yang mengganggu bisnis saya, hanya itu saja kepentingan saya,” kata Direktur Utama PT Sumber Laut Perkasa dan PT Impexindo Pratama Basuki Hariman, sebagai pihak yang diduga menyuap, dikutip dari Antara.

Mengamankan kepentingan bisnis seperti yang ditempuh Basuki Hariman memang masuk akal. Bisnis impor daging sapi dan sapi hidup jadi lahan basah yang sangat menggiurkan. Kementerian Pertanian (Kementan) pada 2014 mencatat impor daging sapi mencapai $358 juta atau setara Rp4,7 triliun, sedangkan impor sapi hidup $681 juta atau sekitar Rp9,1 triliun.

“Suplai daging lokal kita masih belum mampu memenuhi kebutuhan pasar karena keterbatasan populasi sapi yang kita miliki. Dengan demikian bisnis impor daging menjadi peluang yang menggairahkan bagi para importir,” kata Ketua Komite Daging Sapi Jakarta Sarman Simanjorang kepada Tirto.

Semenjak pertengahan tahun lalu, bisnis para importir sapi dari Australia memang mulai terancam ketika pemerintah mencoba memanfaatkan pasokan impor daging dari luar Australia untuk meredam harga daging sapi yang tak terkontrol, termasuk pasokan dari India. Ini terjadi semenjak UU No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan yang direvisi dua tahun lalu–jadi UU No 41 tahun 2014. Konsekuensinya, impor ternak dan daging dari negara yang belum bebas penyakit hewan menular (zone based) jadi terbuka lebar.

Para importir daging sapi Australia tentu harus berhadapan dengan Bulog sebagai entitas bisnis yang punya kuasa mengimpor daging dan ternak sapi-kerbau termasuk dari Indonesia, yang mengacu dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu yang Berasal dari atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan. Tujuannya untuk meredam lonjakan harga dan keterbatasan stok daging di dalam negeri, karena terbatasnya pasokan sapi lokal.

Di saat bersamaan, kelompok masyarakat seperti Teguh Boediyana, Mangku Sitepu, Gabungan Koperasi Susu Indonesia (GKSI), dkk dan Hermawanto, dengan alasan menjaga kepentingan peternak lokal mengajukan judicial review pasal 36 C, D, dan E pada UU No. 41 Tahun 2014. Di sinilah dugaan awal suap terjadi, importir daging sapi seperti Basuki Hariman mencoba memperlancar upaya dari para pihak yang mengajukan uji materil. Tujuannya hanya satu, agar aturan main bisa kembali seperti dikehendaki para importir—membeli daging sapi dari Australia dan menutup ruang impor daging di luar Australia yang memang bebas penyakit hewan menular (country based).

“Saya nggak tahu menahu tentang dia, saya nggak ngerti. Yang jelas dia importir. Target saya yang jelas melindungi peternak lokal dari PMK (penyakit mulut dan kuku). Kalau targetnya Basuki, tanya ke Basuki! Saya nggak ngerti, nggak kenal,” kata Ketua Perhimpunan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia (PPSKI) Teguh Boediyana kepada Tirto.

Dugaan suap yang melibatkan Patrialis Akbar bagian dari pertunjukan layar lebar dari para pemburu rente di bisnis daging sapi impor yang tak mau terusik kue bisnisnya. Cerita yang juga sama terjadi kepada 32 importir sapi hidup (feedloter) yang tahun lalu telah terbukti melakukan kartel oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kini, indikasi serupa juga sedang mengarah ke hidung para importir daging sapi.

(Jun/Sal)


Share

Related Post

Leave a reply