Usulan angket KPK

156 views

Ilustrasi KPK.

Harianekspres.com – Anggota DPR kerap mengkritik keras kebijakan KPK. Sudah
banyak juga anggota DPR menjadi ‘korban’ KPK,PDIP, NasDem, Golkar sudah tegas
sejak awal mendukung. Meski dengan kalimat, keputusan diserahkan kepada para
anggota DPR. Sementara Gerindra, PKS dan Demokrat juga tegas menolak. Belakangan
menyusul, PPP, PKB, Hanura dan PAN juga menolak.

Mantan Ketua MK, Mahfud MD salah satu orang yang tidak setuju dengan angket KPK
yang digulirkan oleh DPR. Menurut dia, merujuk pada UUD, hak angket DPR
ditujukan kepada eksekutif, pemerintah. Sementara KPK, bukan bagian dari
pemerintah.

DPR tengah menggulirkan hak angket untuk menyelidiki sejumlah persoalan yang ada
di KPK. DPR menduga, banyak pelanggaran yang dilakukan oleh KPK selama berdiri
tahun 2002 lalu.

Dia melanjutkan, pada Pasal 79 ayat 3 UUD MD3 disebutkan bahwa hak angket
dipakai untuk menyelidiki adanya pelanggaran UU termasuk kebijakan pemerintah
yang strategis. Pemerintah yang dimaksud di antaranya, presiden, wakil presiden,
kapolri, jaksa agung, dan lembaga-lembaga pemerintah nondepartemen seperti
Lemhanas, LIPI, dan BPJS.
“Adapun lembaga negara yang bukan pemerintah, itu KPK, KPU, Komnas HAM, ini
enggak bisa diangket. Jadi ini juga sama saja dengan mengangket BPK, MK, MA. Itu
enggak bisa diangket,” Ujar Mahfud.(Windy)

Related Post