Akses Jalan Masuk Perumahan Di Tutup Warga Gedong Tataan

KETERANGAN FOTO – Akses perumahan masuk perumahan Di dusun 5 desa Suka Raja kecamatan Gedongtataan, di tutup warga (foto kie)

HARIANEKSPRES.com – Tanpa izin dari lingkungan, jalan menuju perumahan Di dusun 5 desa Suka Raja kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran ditutup warga, sehinga akses jalan masuk perumahan tersebut Di tutup masarakat pemilik tanah.

Saat diwawancarai Harianekspres.com ke Salah satu warga, Firli daud (48) mengatakan, mereka terpaksa menutup akses jalan menuju perumahan tersebut, “saya terpaksa menutup akses jalan menuju perumahan Itu,karena pembangunan perumahan tidak pernah meminta saya Surat izin lingkungan padahal rumah saya berbatasan Langsung dengan lokasi pembangunan perumahan, “ujarnya selasa. (14/3).

Sedangkan jalan yang di Gunakan pengembang sebagai jalan keluar masuk pembangunan perumahan Itu milik nya,”saya juga heran kepada pihak pengembang Karena mengunakan tanah milik saya sebagai jalan keluar masuk Kendaraan guna mengangkut Material,luas tanah saya yang di Pakai jalan oleh pihak pengembang seluas 2 meter Kali 25 meter, “pungkas Firli seraya mengatakan,itu pun mereka tidak meminta izin kepada saya,kalau jalan tersebut Di Gunakan untuk kegiatan yang sipat nya sosial atau pendidikan tidak masalah Tapi ini Kan untuk perumahan yang sifat nya usaha.

Sementara itu terkait informasi bahwa pengembang perumahan yang terletak Di desa Suka Raja kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran yang tidak melakukan izin lingkungan terhadap masarakat yang berbatasan Langsung dengan lokasi perumahan Paisal Udin anggota DPRD Kabupaten Pesawaran kepada Koran ini mengatakan, Ada sanksi jika suatu usaha Dan/atau kegiatan tidak memiliki izin lingkungan,”dalam peraturan sudah jelas bahwa, Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan (Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) barang siapa yang melanggar dapat dikenai pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 109 ayat (1) UU Nomor 32 tahun 2009,”katanya Paisal.

Bahkan jelas Faisal yang juga ketua DPD PAN Pesawaran ini, bagi pejabat pemberi izin usaha atau kegiatan yang menerbitkan Surat izin pun akan Ada sangsi jika belum memiliki izin lingkungan Tapi sudah menerbitkan Surat izin, “pejabat pemberi izin usaha Dan /atau kegiatan yang menerbitkan izin usaha Dan atau kegiatan tampa Di lengkapi dengan izin lingkungan sebagai mana Di maksud Pasal 40 ayat 1 Di pidana dengan Pidana penjara paling lama tiga tahun Dan denda paling Banyak 3 milyar rupiah, Pasal 111 ayat 2 UUPPLH, “.

Sementara saat akan di komfirmasi melalui via telpon salah satu pihak penanggug jawab pembangunan perumahan nomor handpone nya tidak aktif.(HE/ Kie)

Related Post